KabarKabari,- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menilai, Purbaya seharusnya lebih fokus membangun desain ekonomi besar dan memperkuat koordinasi internal ketimbang menimbulkan polemik lintas kementerian.
Pernyataan Misbakhun ini disampaikan menanggapi sejumlah komentar publik Purbaya terkait penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk soal rencana realokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum terserap optimal. Menurut Misbakhun, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar-lembaga serta menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak solid dalam menyusun kebijakan ekonomi.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Misbakhun, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Koordinasi dengan DPR Dianggap Krusial
Misbakhun menegaskan, setiap kebijakan realokasi atau pemotongan anggaran seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR, terutama dalam konteks pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai Purbaya perlu memperkuat komunikasi politik agar tidak muncul kesan bahwa kebijakan fiskal berjalan sepihak tanpa persetujuan legislatif.
“Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan dirapatkan dengan DPR. Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” lanjutnya.
Menurut Misbakhun, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan program ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa DPR bukan sekadar lembaga pengawas, melainkan juga mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Sorotan terhadap Realokasi Anggaran MBG
Salah satu pemicu kritik Misbakhun adalah pernyataan Purbaya mengenai kemungkinan pemotongan atau realokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu janji prioritas Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, Purbaya sempat menyebut bahwa dana yang tidak terserap akan dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih produktif.
Bagi Misbakhun, pernyataan tersebut menimbulkan kesan bahwa Kementerian Keuangan mengambil langkah sepihak tanpa koordinasi yang memadai. Padahal, program MBG memiliki dimensi sosial dan politik yang sangat sensitif karena menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Kalau bicara soal makan bergizi gratis, ini bukan sekadar anggaran teknis. Ada misi sosial di dalamnya. Jadi sebaiknya hati-hati dalam berkomentar agar tidak menimbulkan salah tafsir di publik,” tegas Misbakhun.
Dorongan Penguatan Daya Beli dan Kelas Menengah
Selain menyoroti gaya komunikasi Purbaya, Misbakhun juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada penguatan daya beli masyarakat dan kelas menengah. Menurutnya, tekanan ekonomi global dan perlambatan ekonomi domestik membuat masyarakat membutuhkan stimulus yang mampu menjaga konsumsi rumah tangga.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 10%, bahkan hingga 8%, guna meredam beban ekonomi masyarakat.
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10%, bahkan 8%. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat. Kita sedang menghadapi tekanan ekonomi, jadi harus responsif,” ujar legislator Partai Golkar itu.
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal yang adaptif dan pro-rakyat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan menurunkan tarif PPN, pemerintah bisa memberikan ruang pernapasan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus menjaga konsumsi domestik agar tidak anjlok.
Reformasi Sistem Bantuan Sosial
Lebih lanjut, Misbakhun juga mendesak Purbaya untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok kelas menengah rentan yang berisiko turun kelas akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, desain kebijakan fiskal yang baik bukan hanya menargetkan kelompok miskin ekstrem, tetapi juga mereka yang berada di ambang kerentanan ekonomi.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia menilai, reformasi sistem bantuan sosial (bansos) perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas lembaga. Dengan begitu, bantuan dapat tepat sasaran dan mencegah munculnya ketimpangan baru di tengah masyarakat.
Pesan untuk Purbaya: Perkuat Tim Ekonomi dan Komunikasi Politik
Dalam pernyataannya, Misbakhun juga mengingatkan bahwa posisi Menteri Keuangan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, Purbaya perlu memperkuat tim ekonomi kabinet agar solid dalam menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia menilai Purbaya perlu memperbaiki gaya komunikasi politik agar lebih konstruktif dan tidak menimbulkan kesan konfrontatif terhadap kementerian lain. Dalam konteks pemerintahan yang baru terbentuk, sinergi antar-kementerian menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar.
“Komunikasi politik sangat penting bagi seorang menteri keuangan. Jangan sampai pernyataan publik malah menimbulkan ketegangan di internal pemerintahan,” ujar Misbakhun menegaskan.
Tantangan Ekonomi dan Harapan Publik
Pemerintah saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan fiskal akibat peningkatan belanja publik. Di tengah situasi tersebut, publik menaruh harapan besar agar tim ekonomi pemerintahan Prabowo mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan.
Pesan Misbakhun sesungguhnya menggambarkan kekhawatiran bahwa koordinasi ekonomi lintas kementerian belum sepenuhnya berjalan efektif. Karena itu, penguatan komunikasi dan penyelarasan kebijakan menjadi hal mendesak agar agenda besar pemerintahan—terutama dalam bidang kesejahteraan dan ketahanan ekonomi—dapat terealisasi secara konsisten.
Kritik Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan politik dalam pemerintahan baru. Ia menegaskan agar Purbaya berhenti mengomentari kementerian lain dan fokus pada penyusunan desain ekonomi besar yang mampu menopang visi Presiden Prabowo.
Dengan memperbaiki komunikasi politik, memperkuat koordinasi antar-lembaga, dan menaruh perhatian pada daya beli masyarakat serta kelompok rentan, diharapkan arah kebijakan fiskal Indonesia dapat lebih stabil, inklusif, dan pro-rakyat.
